Kemendag Gerak Cepat! Atasi Polemik Soal Aturan Barang Bawaan Penumpang Dari Luar Negeri

Deli Update Online, Jakarta – Polemik Aturan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri melalui kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 akhirnya menghasilkan revisi yang kedua. Mulai 6 Mei 2024, Permendag Nomor 7 Tahun 2024 diberlakukan untuk aturan barang bawaan dari luar negeri yang baru.

Aturan yang baru ini cukup melegakan, karena sempat heboh dengan pemberitaan tertahannya barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) beberapa waktu yang lalu di Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Semarang, Jawa Tengah.

Namun, kejadian itu sudah diselesaikan. Bahwa barang tersebut terklarifikasi di TPS bukan barang lama melainkan barang yang baru tiba. Selain itu, ada indikasi barang tersebut bukan barang milik PMI serta jumlahnya juga melebihi batasan yang sudah diatur.

Pada kesempatan lain, pengusaha menilai aturan yang mengatur barang impor itu cukup ketat yang bisa berimbas kepada sektor UMKM. Khususnya untuk industri ritel yang menjual produk merk luar negeri. Dampaknya, harga melambung tinggi membuat konsumen berfikir ulang untuk membeli barang impor.

Implementasi Permendag No. 7 Tahun 2024

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pro kontra Permendag Nomor 36 Tahun 2023 telah selesai. Dengan revisi ini, maka pembatasan aturan barang bawaan pribadi dari luar negeri tidak berlaku lagi.

Seyogyanya, Permendag No. 36 Tahun 2023 untuk menertibkan dan membatasi barang impor ilegal lewat Jastip atau Jasa Titip tanpa membayar pajak. Namun, dilaporkan bahwa situasi menimbulkan protes dari sebagian besar pengusaha karena adanya pembatasan membawa barang dari luar negeri.

Kemendag dalam pernyataan resminya dalam media instagram @kemendag pada (3/5) menyatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Permendag No. 7 Tahun 2024 sebagai revisi kedua Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Seperti apa perubahan peraturan yang berisi tentang aturan barang bawaan dari luar negeri ini?

Aturan Impor Barang Bawaan Pribadi

Penumpang dapat membawa barang tanpa batasan jumlah atau nilai. Namun, tetap ada ketentuan Bea masuk dan pajak dalam rangka impor mengacu pada peraturan perundangan berlaku. Dalam hal ini acuannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2023/PMK.04/2017.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan dalam akun Instagram resminya bahwa penumpang boleh membawa barang dengan jumlah yang diinginkan selama membayar bea masuk. “Saudara mau beli sepatu dua sekarang mau tiga, silahkan. Asal bayar pajak, Jadi mau beli lima, enam, hak saudara” tegasnya.

Sebelum revisi ini, pengusaha mengeluhkan hanya boleh membawa dua barang dari luar negeri. Dengan pengetatan impor itu justru malah membuka maraknya jasa titip atau jastip. Hal yang tentu tidak diinginkan pemerintah karena akan merugikan negara dari pemasukan pajak.

Aturan Importasi Barang Kiriman PMI

Kini, Kemendag tidak lagi mengatur batasan jenis, jumlah, dan kondisi barang yang dikirim Pekerja Migran. Ini merupakan sebuah bentuk apresiasi negara terhadap pahlawan devisa.

Barang dari PMI dikecualikan dari larangan dan pembatasan (lartas). Namun, untuk barang terkait Keamanan, Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan (K3L) seperti Handphone, Komputer dan lainnya tetap mendapatkan lartas.

Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Kepala BP2MI. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam kesempatan rapat dengan Menko Perekonomian dalam konferensi daringnya, “Tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI,”ungkapnya.

Sebagai informasi, Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan pembebasan bea masuk USD 1.500/tahun untuk PMI yang terdaftar di BP2MI dan paling banyak USD 500/tahun untuk PMI yang tidak terdaftar.

Aturan Komoditas Bahan Baku Industri

Revisi kedua Permendag No. 36 Tahun 2023 ini memberikan berbagai kemudahan dalam kepentingan industri untuk bahan baku seperti fortificant premixes dan bahan baku pelumas. Diharapkan dengan aturan yang baru tersebut menjamin kebutuhan industri terigu nasional.

Selain itu, ada pula beberapa komoditas bahan baku untuk industri dikembalikan kepada aturan sebelumnya, Permendag No 20 Tahun 2021. Dengan demikian, harapannya adalah tidak ada hambatan untuk impor bahan baku untuk kebutuhan industri.

Kesimpulan

Dengan revisi ini perundangan ini diharapkan tidak ada lagi hambatan-hambatan soal aturan barang. Tindak lanjut atas importasi barang kiriman PMI, Impor barang bawaan pribadi penumpang serta pengaturan beberapa komodiitas.

Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang telah diundangkan 29 April 2024 berlaku tujuh hari dari tanggal perundangan itu resmi diundangkan yaitu 6 Mei 2024. Untuk dokumen Permendag nomor 7 Tahun 2024 dapat diunduh disini. (BA)