Menteri Keuangan Respon Pelayanan Bea Cukai, Imbas Kasus Viral!

Jakarta, Deli Update Online–  Menteri Keuangan langsung tindak lanjut imbas kasus viral di publik yang melibatkan Direktorat Jendreal Bea Cukai belakangan ini. Penjelasan dari pimpinan Bea Cukai sangat penting karena menyangkut dengan kepercayaan public terhadap pelayanan negara yang berfungsi dalam optimalisasi penerimaaan negara.

Selain itu, informasi norma seperti standar operasedur yang jelas merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat agar tidak ada lagi isu kasus viral yang kerap terjadi pada instansi ini.

Untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik maka dalam kesempatan ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani, langsung memberikan responnya. Dalam instagram @smindrawati, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah mendapatkan penyelesaian.  

Imbas Kasus Viral Alat Belajar SLB

Seketika perhatian warganet langsung tertuju pada kasus viral Alat Belajar SLB. Sebab, Alat belajar yang sejatinya merupakan barang hibah yang diperuntukan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) itu tidak mendapatkan izin keluar dari Bea Cukai.

Permasalahannya sebenarnya terletak pada prosedur administrasi seperti dokumen pemesanan yang menunjukkan harga, invoice, nilai freight dan lainnya. Yang mana, barang tersebut sudah tertahan sejak 18 Desember 2022.

Sebagai informasi, barang yang dikategorikan barang impor akan dikenakan pungutan bea sesuai aturan yang berlaku. Namun, karena barang tersebut adalah barang hibah dan statusnya adalah prototype yang masih dalam tahap pengembangan maka tidak ada harga untuk alat belajar tersebut.

Sekolah juga keberatan tentang harga pajak yang harus dibayarkan karena alat tersebut sejatinya akan digunakan siswa  tuna netra di Sekolah Negeri SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta.

Penyelesaian Kasus Viral

Seakan menggantung, proses pengurusan tidak berlanjut atau tidak tuntas oleh pihak yang bersangkutan maka status barang ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD) hingga akhirnya kasus tersebut viral.

Kasus viral Bea Cukai sudah mendapatkan titik terang setelah Menteri Keuangan ikut membantu persoalan prosedur yang cukup menyita waktu tersebut. Karena sebenarnya pokok persoalannya adalah pembayaran pajak barang hibah ini sebenarnya bisa mendapat pengecualian.

Menteri yang akrab dipanggil Ibu Ani berharap kasus viral yang melibatkan bea cukai Soetta segera selesai secepatnya.

“Termasuk Kebutuhan didalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bea masuk yang bisa dikecualikan untuk barang Hibah apalagi untuk SLB, papar Sri Mulyani dalam konferensi singkat dalam bentuk video yang diupload dalam laman instagram pribadinya @smindrawati yang dirilis pada 28 April 2024.

Tindakan selanjutnya, Bea Cukai akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait.

Fenomena ‘Viral Dulu’

Fenomena ‘viral dulu’ yang akhirnya mendapatkan perhatian khusus bukanlah sesuatu yang baru. Langkah yang dilakukan Menteri Keuangan patut mendapatkan apresiasi. Namun pertanyaan besarnya adalah kenapa setiap ada sesuatu kasus yang viral maka penanganannya lebih cepat dari pada yang tidak viral?

Sistem pelayanan publik di negara ini, seharusnya bekerja lebih professional lagi dengan bergerak tanpa harus ditekan dulu dari pejabat yang lebih tinggi. Bila ada inisiatif mulai dari yang struktur paling bawah hingga paling atas maka semua permasalahan akan cepat mendapatkan penanganannya. Apa harus viral dulu maka cepat selesai.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita yang mengatakan, “Bea Cukai tidak perlu menunggu viral di media sosial terlebih dahulu untuk mendapatkan feedback.” Ini bisa menjadi salah satu ajang bagi Sri Mulyani untuk meninggalkan legasi reformasi birokrasi di Ditjen Bea Cukai, katanya.

Dukungan Pemerintah Untuk Impor Barang Hibah

Wujud dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial baik untuk kegiatan sifatnya ibadah, pendidikan maupun kebudayaan terimplementasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.04/2012 tentang pembebasan Bea Masuk atas barang kiriman hadiah atau hibah untuk ibadah untuk umum, amal, sosial dan kebudayaan.

Apalagi, barang impor tersebut merupakan barang hibah yang diperuntukkan untuk siswa tuna netra di SLB yang mana selaras pula dengan daftar regulasi sebelumnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 142/KMK.05/1997. Regulasi itu mengatur tentang pembebasan bea masuk dan cukai atas Impor Barang untuk keperluan khusus Tuna Netra dan Penyandang cacat.

Pada kesempatan lain, Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih menyampaikan permohonan maaf. Pihaknya mengatakan tagihan ratusan juta itu muncul akibat ketidaktahuan tentang prosedur barang impor.

Kini, proses yang terkatung-katung itu semoga menjadi pelajaran bersama kedepannya dan pelayanan negara menjadi lebih baik lagi. (BA)